Wagub Papua: Pelaksanaan PON Mundur atau Tidak, Negara yang Tentukan

PAPUA, DJOURNALIST.com – Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal memaklumi wacana pemerintah pusat yang ingin memundurkan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2020, akibat pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia, termasuk Bumi Cenderawasih.

Ia menyebut event empat tahunan itu, merupakan agenda nasional yang menjadi wewenang pemerintah pusat sepenuhnya. Sementara Pemerintah Provinsi Papua hanya dipercayakan sebagai tempat atau tuan rumah penyelenggaraan PON.

“Artinya, PON itu gaweannya atau hajatan negara yang mana Papua jadi tuan rumah. Jadi terserah (negara) mau bilang mulai silahkan, mundur juga tidak ada masalah. (Keputusan) itu tergantung negara,” terangnya seperti dilansir dari laman papuatimes.

Kendati demikian, Klemen memastikan Pemprov Papua sudah sangat siap jika PON tetap dilaksanakan sesuai jadwal sebelumnya.

Dimana seluruh venue yang dibangun dari APBD Provinsi Papua, sudah rampung (100 persen pengerjaan) pada Maret 2020 lalu.

“Tinggal venue yang dibangun dari APBN yang menurut target selesai Juni 2020 mendatang, mungkin agak molor sedikit”.

“Intinya saya yakin pemerintah pusat bakal memutuskan dengan bijaksana dan yang terbaik untuk PON. Sebab ini menyangkut hajat hidup banyak orang. Namun sekali lagi kami Papua sebagai pasti tuan rumah selalu siap,” tegasnya.

Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora), Gatot S Dewa Broto di Jakarta membuka mewacanakan penundaan pelaksaan PON jika pandemi Covid-19 masih belum mereda hingga Juli mendatang.

“Karena bila Juli pandemi itu berakhir, masih harus ada masa recovery yang bisa sampai Desember. Sehingga PON Papua yang diadakan pada 20 Oktober 2020 bisa jadi tak terlaksana,” tutupnya. (**)